Mazhab, Taklid dan Talfiq


I.       Pendahuluan

Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai hukum fiqh. Mulai dari membersihkan kotoran-kotoran, najis dan hadath di pagi hari hingga menjelang tidur di malam hari, kesemuanya memakai fiqh. Dalam fiqh kita sehari-hari, biasanya kita menganut mazhab tertentu yang sebelumnya telah dikenal luas oleh masyarakat tempat kita tinggal.

Dalam prakteknya, sering kali kita menemukan perbedaan-perbedaan dalam hal fiqh ini. Misalnya, sebagian orang tidak melakukan qunut ketika subuh, dan sebagian lagi melakukannya, sebagian orang bertarawih sebanyak delapan rakaat sedangkan sebagian lainnya dua puluh rakaat, sebagian imam jum’at tidak membaca basmalah dalam shalatnya dan sebagian lainnya mewajibkannya dan bahkan mengatakan batalnya shalat jumat tersebut dan contoh-contoh lain yang sulit dihitung. Kesemuanya itu karena masing-masing orang bebas untuk melakukan ijtihad sendiri bila dia mampu, atau kalau tidak mampu, maka dia bebas untuk mengikuti pendapat mujtahid manapun yang menurutnya paling layak diikuti. Sebagian orang lainnya bahkan mengambil jalan yang tidak biasa, yaitu dengan mencampur adukkan beberapa pendapat menjadi satu sehingga tampak seperti tindakan aneh yang sulit diterima orang kebanyakan.

Makalah ini mencoba menguraikan pendapat para ulama tentang mazhab dan semua seluk beluknya termasuk dengan masalah talfiq atau mencampurkan beberapa pendapat dalam satu kasus yang selama berabad-abad dianggap pelanggaran terhadap etika bermazhab.

II.    Mazhab dan Talfiq

    1. A.     Mazhab
      1. Definisi Mazhab

Kata Mazhab berasal dari suku kata ذهب yang berarti pergi. Mazhab secara harfiah berarti tempat pergi. Menurut istilahnya, mazhab adalah kumpulan hukum yang berisi masalah-masalah hukum.[1]

Menurut Sjechul Hadi Permono, Anggapan mazhab sebagai rujukan yang kaku, dan dijadikannya sebagai upaya pengidentitasan kelompok atau golongan adalah amat keliru. Hal ini membawa kepada ta’assub mazhab (fanatik faham dan fanatik golongan), serta membangkitkan asumsi ketidakmungkinan untuk melakukan tajdid dan ijtihad dalam bidang fiqih.[2]

Kata mazhab mempunyai dua arti:

  • Qaul (pendapat), yakni produk hukum seorang ahli, dan
  • Manhaj (metode), yakni turuq al-istinbat, prosedur penetapan hukum dari seorang mujtahid.

Sejarah menunjukkan bahwa para ulama’ mu’allifin pada umumnya bermazhab dengan arti yang kedua (manhaj). Buktinya mereka banyak menelorkan qaul (pendapat) yang tidak ditawarkan oleh imam-imam mazhabnya, dan banyak aqwal (pendapat-pendapat) dari para imam dalam satu mazhab saling silang pendapat. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka hanya memakai manhajnya saja, tidak memakai qaul (produk hukum)nya, tegasnya mereka hanya memakai usul dan qawa’id ‘ fighiyyahnya saja, tidak memakai fiqhnya. Bermazhab dengan arti mengikuti manhaj justru merupakan suatu aturan berpikir yang metodologis dan sistematis. untuk mencapai suatu kebenaran ilmiah, karena sesuai dengan metode ilmiah. Tanpa itu, sesuatu yang dihasilkan tidak dapat dimasukkan dalam kategori kebenaran ilmiah, karena tidak melalui metode ilmiah.[3]

  • Asal mula bermazhab

Pada periode Rasulullah tidak terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan keputusan hukum terhadap suatu peristiwa sebab standar perundang-undangan masih satu. Pada masa ini seluruh jawaban untuk setiap persoalan umat diserahkan kepada Rasul. Pada masa ini juga terjadi keputusan-keputusan hukum yang bersifat ijtihadī yang dikeluarkan oleh para sahabat, namun semuanya dikembalikan kepada Rasul untuk disahkan atau dikoreksi.

Akan tetapi, pada periode sahabat, setelah munculnya pemuka-pemuka perundang-undangan di antara mereka, mulai timbullah perbedaan pendapat di kalangan mereka, sehingga dalam menetapkan hukum terhadap satu kejadian terdapat beberapa fatwa. Perbedaan pendapat ini terjadi sebab cara memahami maksud masing-masing teks berbeda-beda akibat perbedaan tingkat kecerdasan dan segi-segi tinjauannya, dan dalam soal al-Sunah. Kadang-kadang sebagian dari mereka berpegang kepada al-Sunah dan yang lain tidak berpegang kepadanya, sebab kepentingan-kepentingan yang harus dikeluarkan hukumnya pun berbeda-beda ukurannya, akibat perbedaan lingkungan. pemuka-pemuka perundangan itu sendiri. Fakta-fakta inilah yang menimbulkan perselisihan pemberian fatwa dan ketentuan hukum walaupun mereka sependirian dalam menetapkan sumber-sumber perundang-undangan dan urutan kembali mereka kepadanya, serta dalam hal prinsip-prinsip hukum yang umum. Dengan kata lain, mereka hanya berbeda dalam soal furū (cabang hukum) saja bukan dalam usūl (pokok-pokok perundang-undangan) dan jenis-jenisnya. [4]

Pada abad kedua Hijriah ketika kekuasaan perundang-undangan berpindah ke tangan angkatan para imam mujtahid, arena perbedaan pendapat di kalangan para pemuka-pemuka perundang-undangan semakin meluas, dan sebab-sebab perbedaan mereka pun tidak hanya terbatas pada tiga sebab yang menjadi pokok perbedaan pendapat di kalangan sahabat, bahkan sampai pada sebab-sebab yang berhubungan dengan sumber-sumber hukum, bertentangan hukum dan prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan untuk memahami nas-nas. Dengan demikian, perselisihan mereka tidak hanya terbatas kepada fatwa-fatwa dan furū’ (cabang-cabang) hukum saja, melainkan sudah terjadi pada usūl (dasar-dasar) perundang-undangan dan garisnya. Hal ini menyebabkan setiap golongan dari mereka mempunyai suatu aliran hukum tertentu yang terbentuk dari hukum cabang yang mereka ambil (istinbat) dari garis perundang-undangan yang khusus.[5]

Perbedaan pendapat tentang garis perundang-undangan di kalangan para imam mujtahid itu bersumber pada perbedaan mereka mengenai tiga persoalan yakni:

  • Perbedaan tentang penetapan sebagian sumber-sumber perundang-undangan.
  • Perbedaan tentang pertentangan pengambilan hukum dari perundang-undangan.
  • Perbedaan tentang sebagian prinsip-prinsip bahasa yang diterapkan dalam memahami nas-nas.[6]

Perbedaan ini terus bertambah tajam sehingga masing-masing ulama yang diakui keilmuannya memiliki metode-metode istinbat sendiri serta keputusan-keputusan hukumnya yang berdiri sendiri. Dengan demikian, akhirnya timbul mazhab-mazhab dalam bidang fiqh.

Jumlah mazhab fiqh pada awalnya banyak sekali yang dimulai dengan bermunculannya banyak tokoh fiqh dari kalangan sahabat dan tabi’in, seperti ‘Aishah, ‘Abdullah bin Umar, Ibn Mas’ud, Urwah bin Zubair, Abu Bakr bin Hisham, Ibrahim al-Nakha’i, Hasan al-Basri dan banyak lainnya.  Awal abad kedua hijriah sampai separuh abad keempat adalah abad keemasan bagi dunia ijtihad. Pada masa itu muncul tiga belas mujtahid yang mazhabnya dibukukan dan diikuti. Mereka adalah: Sufyan bin Uyainah di Makkah, Malik bin Anas di Madinah, Hasan al-Basri di Basrah, Abu Hanīfah dan Sufyan al-Thaury di Kufah, al-Auzā’iy di Sham, al-Shafi’i dan al-Laith bin Sa’ad di Mesir, Ishaq bin Rāhawaih di Naisaburi, Abu Thaur, Ahmad, Daud al-Zāhiry dan Ibnu Jarīr al-Tabary di Baghdad. Kebanyakan dari mereka sekarang hanya ada dalam keterangan-keterangan berbagai kitab karena pengikutnya tidak ada.[7]

  • Taklid

Taklid berarti: “Mengambil dan beramal dengan pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya.”[8] Adapun untuk melakukan taklid, seseorang tidak perlu berucap atau mengikrarkannya, tetapi bilamana seseorang (yang bukan mujtahid) merasa bahwa perbuatannya cocok dengan pendapat seorang mujtahid, maka dia telah bertaklid padanya.[9]

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, faktor-faktor terpenting yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dan hanya bertaklid kepada para ulama terdahulu, ada empat yakni:

  1. Terbagi-baginya Daulah Islamiyah ke dalam sejumlah kerajaan-kerajaan yang para rajanya, penguasanya, dan, rakyatnya saling bermusuhan. Hal ini menyebabkan mereka selalu sibuk dengan peperangan-peperangan, fitnah-memfitnah, berbagai tipu daya (yang menuju perongrongan kekuasaan), cara-cara pemaksaan untuk meraih kemenangan. Maka menjalarlah kemunduran/krisis umum yang melemahkan semangat keilmuan dan kesenian. Krisis ini juga me­nyebabkan terhentinya gerakan perundang-undangan Islam.
  2. Setelah terpecah-pecahnya para imam mujtahid pada periode ketiga menjadi beberapa golongan dan masing-masing golongan memiliki suatu aliran hukum sendiri, dan juga akibat pengaruh kelompok dan pedomannya, maka setiap murid dari tiap-tiap aliran atau anggota setiap golongan menitikberatkan perhatiannya untuk membela dan memenangkan mazhab masing-masing, dan memperkuat usul fikih serta cabang-cabangnya dengan berbagai jalan. Kadang-kadang untuk mengukuhkan mazhabnya itu, mereka menggunakan alasan-alasan atas kebenaran alirannya dan kesalahan aliran yang menyelisihkannya dan kadang-kadang dengan cara memuji-muji para pemimpin dan atasan mere­ka dan menonjol-nonjolkan kepandaian dan kemampuan mereka. Dengan demikian, lenyaplah kepribadian seorang alim ke dalam golongannya, matilah semangat kemerdekaan akal pikiran, dan menjadilah orang-orang alim laksana orang-orang awam saja, yakni sebagai pengikut-pengikut yang bertaklid.
  3. Setelah umat Islam mengabaikan pengaturan kekuasaan perundang-undangan dan mereka tidak meletakkan peraturan yang menjamin nas-nas syariat, seperti peraturan bahwa tidak dibenarkan berijtihad, kecuali oleh orang yang dipandang ahli untuk itu, maka menjalarlah krisis pembentukan hukum dan ijtihad. Orang-orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad berani mendakwakan ijtihad. Muncullah keberanian menyampaikan fatwa kepada umat Islam oleh orang-orang tolol yang mempermainkan nas-nas syariat, dan hak-hak manusia serta kemaslahatan umat. Hal ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam fatwa hukum yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya yang diikuti oleh berbagai hukum di peradilan-peradilan, sehingga terjadilah pertentangan keputusan hukum untuk kasus yang sama dalam satu negeri. Akibatnya darah dan harta orang di satu daerah dari daerah-daerah suatu kota dipandang menjadi halal dan dihalalkan pula di negeri lain. Semua itu terjadi di kalangan umat Islam, dan semuanya dianggap sebagai hukum-hukum syariat. Kemudian para ulama mengambil kebijaksanaan hukum pada akhir abad ke empat Hijriah dengan menutup pintu ijtihad, dan mengikat para mufti dan hakim untuk mengikuti hukum-hukum para imam terdahulu. Dengan demikian, mereka mengobati krisis umat Islam de­ngan (obat) kebekuan.
  4. Tersebar luas di kalangan para ulama berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggian derajat ijtihad. Di kalangan mereka sudah merata penyakit saling menghasut dan egoisme (mementingkan diri sendiri). Mereka beranggapan bahwa apabila seseorang mencoba mengetuk pintu ijtihad, ia akan membuka pintu kemasyhuran bagi dirinya dan merendahkan kedudukan teman-temannya. Dan jika ia berani memberi fatwa tentang suatu kejadian dengan pendapatnya, maka para ulama lainnya meremehkan pendapatnya dan merusak fatwanya, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang batil. Oleh sebab itu, para ulama berusaha sekuat tenaga untuk menjaga diri dari tipu daya rekan-rekannya dan dari celaan mereka yang berupa tuduhan bahwa dia itu hanya bertaklid dan penukil saja dan bukan seorang mujtahid dan pembuat inisiatif. Hal ini mematikan semangat pemunculan fikih Islam. Akibatnya, menjadi lemahlah kepercayaan ulama terhadap dirinya sendiri dan lemah pulalah kepercayaan masyarakat kepadanya. Maka perhatian mereka hanya tertuju kepada mazhab-mazhab imam terdahulu saja.

Al-Dimyātī memberikan syarat-syarat untuk bertaklid dengan benar adalah sebagai berikut:

  1. Mazhab yang ditaklidi haruslah terkodifikasi.
  2. Yang bertaklid haruslah mengetahui syarat-syarat yang diajukan imam yang ditaklidi dalam masalah yang diikuti.
  3. Taklid tidak boleh menyebabkan gugurnya keputusan hakim.
  4. Tidak mengikuti pendapat yang termudah saja dari tiap-tiap mazhab. Bila demikian halnya maka termasuk fasik menurut Ibn Hajar, tetapi menurut al-Ramlī tidak fasiq hanya saja berdosa.
  5. Tidak beramal mengikuti suatu pendapat, tetapi sebenarnya mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat itu sendiri, semisal: seseorang membeli sebuah rumah dengan shuf’ah jiwār dengan bertaklid pada Abu Hanifah kemudian dia menjualnya dan membelinya kembali sehingga dia berhak pada rumah yang lain lagi dengan cara yang sama. Sewaku melakukannya dia mengikuti pendapat al-Shāfi’i agar dapat menyerahkannya.
  6. Tidak mencampuradukkan (talfiq) pendapat dua imam sehingga menjadi satu pendapat utuh yang tidak dikatakan oleh masing-masing dua imam tersebut. Sebagian ulama menambah syarat lain yaitu:
  7. Meyakini keunggulan pendapat yang diikuti atau paling tidak menyamai pendapat lain.[10]

Syarat-syarat di atas sepertinya representative untuk mewakili pendapat kebanyakan ulama tentang etika bermazhab dan mencampur adukkan berbagai pendapat beberapa mazhab. Tentang talfiq ini akan kita ulas lebih mendetail pada bahasan selanjutnya.

Tentang hukum taklid, maka ada perbedaan di antara para ulama, sebagian melarang keras seperti yang dilakukan oleh Ibn Hazm dan Ibn Qayyim dengan menukil pendapat para imam mazhab yang kesemuanya menolak untuk ditaklidi, namun pendapat yang paling masuk akal adalah pendapat moderat yang memerinci hukum taklid, yaitu wajib bertaklid bagi orang yang tidak mampu untuk berijtihad, dan tidak boleh bertaklid bagi orang yang mampu untuk berijtihad, sehingga dia tidak wajib mengikuti keputusan mazhab tertentu, tetapi mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya.[11]

  • Mazhab yang diakui kebanyakan.

Pada awalnya, terdapat banyak mazhab fiqh dalam islam seiring dengan banyaknya ulama yang kompeten dalam bidang tersebut. Pengikut-pengikut merekapun tersebar di berbagai daerah. Namun, tidak semua mazhab tersebut membukukan dengan lengkap pendirian-pendirian mazhab mereka dan pendapat-pendapat yang mereka keluarkan, sehingga semakin lama semakin sulit untuk menilai orisinalitas dan dalil-dalil suatu pendapat yang tidak terkodifikasi. Karenanya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pendiri mazhab tersebut, sebagian ulama mensyaratkan untuk menjadikan pengkodifikasian mazhab sebagai satu syarat mutlak yang menentukan dapat diterima atau tidaknya suatu mazhab.[12]

Sejarah membuktikan bahwa mazhab-mazhab yang mempunyai kodifikasi lengkap tentang mazhab mereka ada empat, yaitu mazhab Hanafiah, Malikiyah, Shafi’iyah dan Hanabilah. Selain mazhab empat yang sudah populer tersebut terdapat mazhab lain yang juga mempunyai dokumentasi tetapi hanya dianut sebagian kecil kaum muslimin yaitu mazhab-mazhab beraliran syi’ah. Selain mazhab-mazhab tersebut, kesemuanya tidak mempunyai catatan lengkap sehingga hanya dapat ditemui pendapat-pendapatnya secara sepotong-sepotong dalam berbagai kitab fiqh. Konsekuensinya adalah penolakan sebagian besar ulama untuk mengikuti selain mazhab empat, seperti mazhab sahabat, Zahiriyah, mazhab Laith, al-Auzā’iy, al-Tabāry dan lainnya.

Ibn Salah berkata: “bertaklid hanya boleh pada mazhab yang empat, bukan lainnya, karena mazhab yang empat telah menyebar dan diketahui kemutlakannya dan pengkhususan dalil umumnya dan tersebar cabang-cabang masalahnya, berbeda dengan mazhab lain”.[13]

Menurut sebagian ulama lain, bertaklid pada selain mazhab yang empat diperbolehkan selama tidak untuk berfatwa. Lain lagi dengan Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām, al-‘Irāqy dan ulama lainnya yang lebih berpikiran terbuka, menurut analisa mereka, point terpenting adalah tetapnya suatu mazhab bagi muqallid  dan adanya persangkaan kuat baginya bahwa mazhab itu benar; maka bila hal itu sudah terpenuhi, boleh baginya untuk bertaklid, meskipun pada selain yang empat.[14]

Pendapat lain yang tampaknya lebih bijak adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa dengan bermazhab dengan cara yang ketat dan kaku, yakni ta’assub (fanatik) pada satu mazhab saja, baik mazhab dalam arti qaul, maupun dalam arti manhaj, rasanya payah juga bagi seorang ahli untuk menjabarkan hukum Islam dalam menjawab tantangan budaya akibat kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi canggih dewasa ini, karena sesuatu yang berbeda kondisi dan lingkungannya menuntut metode, sistem dan prosedur yang berbeda pula, sebagai tolok ukurnya. Berpindah mazhab untuk mencari yang ringan, boleh saja, tidak apa-apa, asalkan berdasar pada dalil yang kuat, apalagi lebih kuat.[15]

Allah swt. berfirman dalam surat al-Maidah [5] ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menvempurnakan nikmat-Nva bagimu, supaya kamu bersyukur “.

Jadi, tolok ukurnya sebenarnya adalah dalil yang kuat, bukan pendapat mazhab. Orang yang mempunyai kemampuan berpikir dan tarjih, maka manakala dia menemukan pendapat selain dari imam mazhab empat, dia harus menguji dalilnya. Bila dalilnya yang ditemukan dalam al-Qur’an dan hadith ternyata lebih kuat daripada dalil mazhab yang lain, maka seyogianya dia memilihnya dan mengunggulkannya dengan memakai kaidah-kaidah istinbat dan tarjih yang diakui dalam ilmu usūl fiqh.[16]

  • Strata-strata dalam bemazhab

Dalam bermazhab selalu ada peringkat-peringkat yang disandangkan pada orang-orang yang mengikutinya. Peringkat-peringkat tersebut secara urut adalah:

  1. Mujtahid Mutlaq Mustaqil, yaitu orang yang dapat sepenuhnya independen dalam menentukan hukum tanpa terikat pada arahan siapapun karena keluasan ilmunya dalam ilmu fiqh dan seluruh perangkat pendukungnya. Pendapatnya menyeluruh hampir pada setiap detail persoalan fiqh. Mujtahid Mutlaq ini adalah orang yang diakui sebagai pendiri suatu mazhab.
  2. Mujtahid mazhab. Mereka adalah orang yang tidak berijtihad dalam hukum syara’ dengan ijtihad mutlak, melainkan hanya berijtihad mengenai kejadian-kejadian dengan dasar-dasar yang sudah digariskan oleh imam-imam mazhab mereka. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka ada yang menyalahi mazhab pemimpinnya dalam sebagian hukum furū’.
  3. Mujtahid dalam beberapa masalah yang tidak ada riwayat dari imam mazhabnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak berselisih dengan imam-imam mereka dalam berbagai hukum cabang dan dasar-dasar ijtihad, melainkan hanya mengistinbatkan hukum bagi berbagai masalah yang tidak ada riwayatnya menurut usūl fiqh imam mereka dan dengan mengqiyaskan pada furū’iyah mereka.
  4. Ahl al-Takhrīj. Mereka adalah ulama yang tidak melakukan ijtihad untuk mengisitnbatkan hukum pada berbagai masalah, akan tetapi karena keterbatasan mereka pada dasar-dasar mazhab yang dianutnya serta sumber-sumber pengambilannya, mereka tidak berusaha mengeluarkan sebab-sebab hukumnya serta prinsip-prinsip hukum tersebut. Dengan demikian, mereka membatasi mazhabnya dalam menafsirkan pendapat-pendapat imamnya yang masih global atau menentukan arah tertentu bagi hukum yang mengandung kemungkinan dua arah.
  5. Ahl al-Tarjīh. Mereka sanggup membandingkan antara riwayat dari imam-imam mereka dan riwayat bukan darinya dan menetapkan riwayat yang kuat antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, atau ditinjau dari segi dirayahnya, kemudian mereka mengatakan, “Inilah riwayat yang paling sahih” atau “Inilah kutipan yang paling utama untuk diterima” atau “Inilah yang lebih sesuai dengan qiyas” atau “Inilah yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia.”
  6. Ahli Taklid. Mereka (ahli taklid semata-mata) bisa membeda-bedakan antara riwayat-riwayat yang nawadir (jarang dikenal) dan riwayat yang zahir, dan antara dalil-dalil yang kuat dan yang lemah.[17] Ini adalah peringkat terendah dalam bermazhab.
  7. Hukum bemazhab

Memproduk hukum tanpa bermazhab (dalam arti manhaj) yang sahih merupakan kejahatan besar. Karena mazhab adalah metode istinbat hukum. Metode yang tidak sahih akan menelurkan output yang tidak sahih pula. Demikian juga memproduk hukum dengan memakai suatu mazhab yang kurang sahih dari segi mutu dan otentisitasnya akan mengakibatkan keresahan sosial. Oleh karenanya, bermazhab (manhaj) yang sahih adalah suatu kebutuhan, namun ta’assub pada satu mazhab adalah suatu kendala dalam memproses rumusan hukum sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umat.[18] Dalam rangka mengungkapkan pentingnya bermazhab ini, Al-Dimyati berpendapat bahwa setiap imam mazhab yang empat adalah benar. Wajib mengikuti salah satu di antara mereka. Barang siapa yang mengikuti salah satunya, maka telah terbebas dari tuntutan hukum.[19]

Seorang muqallid  boleh saja mengikuti mazhab tertentu, namun tidak harus terus-menerus mengikutinya dalam setiap hal, tetapi diperbolehkan untuk berpindah pada mazhab lain karena Allah dan Rasul tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti mazhab tertentu dan itu juga bukan nazar yang harus dipenuhi.[20] Terus-menerus mengikuti pendapat suatu mazhab dalam setiap hal berarti cerminan fanatisme mazhab yang dilarang. Hal ini dapat menyebabkan tidak selarasnya hukum yang dihasilkan dengan tuntutan jaman.

Muqallid  yang dimaksud dalam bahasan di atas adalah orang yang benar-benar tidak terpelajar. Adapun orang yang belum mencapai derajat mujtahid mutlak, namun dia mengetahui dan mampu memahami teks-teks hadith yang valid, maka dia boleh beramal sesuai dengan dalil yang terkuat baginya meskipun itu bertentangan dengan mazhabnya.[21]

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa orang yang independen secara penuh dalam mengeluarkan hukum hanyalah orang-orang yang mempunyai persyaratan sebagai seorang mujtahid mutlak. Jadi, bila seseorang belum memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa kompetensi orang tersebut masih kurang sehingga tidak dapat menyelidiki seluruh permasalahan fiqh secara sempurna; pasti ada masalah-masalah yang tidak sempat diselidiki dalilnya. Dengan demikian, sangat rasional bila ulama mengharuskannya untuk bermazhab, tentunya dengan menghindari sikap ta’assub.

Dalam kondisi sekarang ini, setiap orang dituntut untuk mengetahui berbagai keilmuan kontemporer sebagai tuntutan jaman, seperti biologi, fisika, ekonomi, teknik, sosiologi, politik dan banyak lainnya. Dengan tuntutan-tuntutan tersebut, sepertinya tidak salah—meskipun terdengar ekstrim—bila ada yang mengatakan bahwa untuk mencapai derajat mujtahid mutlak pada jaman ini adalah mustahil.


  1. B.     Talfiq

Setelah membahas tentang seluk beluk mazhab, sekarang akan dibahas tentang talfiq yang selama ini dianggap tabu dalam bermazhab dengan harapan pokok masalahnya menjadi jelas.

  1. Definisi

Talfiq adalah menghasilkan suatu cara yang tidak dikatakan oleh seorang mujtahid.[22] Talfiq dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa pendapat para mujtahid sekaligus dalam satu bentuk ibadah sehingga dihasilkan pendapat yang sama-sekali tidak sama dengan pendapat masing-masing mujtahid yang dirujuknya.

Contoh taklid adalah sebagai berikut: seorang perempuan menikah dengan bocah laki-laki berumur sembilan tahun dengan maksud menjadikannya muhallil dengan bertaklid pada Imam Shafi’i dalam kesahan nikahnya sampai dikumpuli, kemudian bercerai dan meniadakan iddah dengan mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal hingga suami pertama bisa menikah lagi dengan perempuan tersebut.[23]

  1. Hukum talfiq

Tentang hukum talfiq ini, pendapat para ulama dapat dipetakan menjadi dua pendapat, yaitu:

a)      Melarang secara mutlak

Kebanyakan ulama melarang melakukan talfiq ini sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya. Mereka berpegangan pada kebiasaan umat muslim terdahulu yang tidak pernah melakukan talfiq, tapi bila mengikuti seorang imam, maka seluruh pendapat imam tersebut diikuti. Bahkan, talfiq sendiri baru dibahas di kalangan ulama pada abad ke tujuh hijriah.[24] Ulama-ulama yang melarang ini jumlahnya sangat banyak sehingga sebagian dari mereka mengaku bahwa pelarangan talfiq adalah ijma’.[25] Namun klaim ijmak ini sebenarnya tidak valid karena yang dimaksud sebenarnya adalah pendapat mayoritas saja. Secara sederhana, logika mereka adalah seorang muqallid  harus mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam kasus tertentu sehingga tindakannya dapat dibenarkan. Apabila dia mengikuti berbagai pendapat sekaligus dalam hal yang sama dan waktu yang sama, maka tentu saja tindakannya tidak bisa dibenarkan oleh masing-masing mujtahid yang diikutinya, sedangkan statusnya sebagai pengikut, bukan pencetus hukum.

b)      Memperbolehkan

Pendapat kedua ini adalah pendapat minoritas ulama seperti al-Kamāl bin al-Hamām dan muridnya yang bernama Ibn Amīr al-Hāj. Mereka berpendapat bahwa seorang muqallid diperbolehkan untuk bertaklid pada siapapun yang diinginkan, meskipun seorang yang bukan mujtahid mengambil pendapat mujtahid yang termudah baginya dan tidak ada akal dan teks yang menghalangi hal tersebut. Manusia sejatinya mengikuti pendapat paling ringan dari seorang mujtahid yang boleh diikuti dan tidak ada celaan dari syariat tentang itu dan bahkan Rasul menyukai apa yang mudah bagi umatnya.[26]

Prof. Dr. Sjechul Hadi mengatakan bahwa tidak ada larangan talfiq, tidak ada dalil dari al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’, maupun Qiyas yang kuat yang melarang talfiq. Para sahabat, tabi’in, para imam mazhab empat, dan para imam mujtahidin tidak pernah melarang suatu perbuatan dari mazhab orang lain. Seseorang boleh bertanya suatu masalah kepada seorang mujtahid, tanpa diharuskan untuk mengamalkan fatwanya dan tanpa dilarang untuk mengikuti fatwa mujtahid lain. Orang bebas memilih dan mengamalkan salah satu fatwa yang dipilih.[27]

Alasan lainnya adalah: bila talfiq yang dihasilkan dari ijtihad dibenarkan, maka seharusnya talfiq dari taklid juga dibenarkan karena taklid adalah cabang dari ijtihad. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa setiap mujtahid yang ditaklidi akan menyalahkan tindakan hasil talfiq itu, maka termasuk argumen yang tidak tepat. Seorang mujtahid hanya dapat menyalahkan bila masalah itu dipandang dari sudut pandangnya sendiri, namun bila muqallid  melakukannya karena mengikuti mujtahid lain, maka mujtahid tersebut tidak bisa mengatakan bahwa ibadah itu batal dilakukan muqallid .[28]

Kalau kita amati dengan seksama, talfiq sebenarnya bukan pencampur-adukan hukum seperti yang banyak dikira orang, sebagai contoh: bila seseorang shalat jumat dengan mengikuti cara Shafi’iyah yang tidak mengharuskan hidung menyentuh lantai ketika bersujud, terbukanya telapak tangan ketika sujud, dan juga tidak mensyaratkan adanya niat keluar dari shalat, wudlu’nyapun membasuh sebagian kepala saja mengikuti Shafi’iyah, tetapi jumlah orangnya hanya dua belas orang saja dan kulitnya telah bersentuhan dengan kulit perempuan bukan mahram dengan mengikuti pendapat Hanafiyah, maka sebenarnya dia sedang mengerjakan banyak tindakan hukum yang masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri dan bukannya satu tindakan hukum saja. Keharusan hidung menyentuh lantai mempunyai dalilnya sendiri, niat keluar dari shalat mempunyai dalilnya sendiri dan seterusnya, sehingga sesungguhnya tidak ada pencampur-adukan.

Bila seseorang merasa bahwa dalil mazhab lain pada bagian tertentu lebih kuat dari dalil mazhabnya, maka sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Bila karena kemampuannya yang kurang seorang muqallid sama sekali tidak mampu mentarjih, maka dia berhak untuk bertaklid pada siapapun yang layak tanpa bisa disalahkan.

Seperti yang sudah disebutkan, semua dalil yang dapat mendukung taklid, akan dapat digunakan untuk mendukung talfiq. Adapun kekhawatiran para ulama terhadap talfiq sebenarnya telah dapat direspons dengan pemberian batasan talfiq yang telah disebutkan. Larangan untuk mengambil pendapat yang termudah secara mutlak juga tidak mempunyai dasar yang kuat karena telah maklum bahwa agama islam ini didirikan atas kaidah kemudahan dan peniadaan kesulitan.

Pendapat kedua ini, yakni yang memperbolehkan talfiq dengan beberapa catatan, didukung oleh Sjechul Hadi Permono dalam buku usūl fiqhnya, Wahbah al-Zuhaily dalam kitab usūl fiqhnya dan Muhammad bin ‘Abd al-‘Azīm al-Rūmy al-Mūry dalam karyanya yang secara khusus membahas tentang talfiq, yaitu: al-Qaul al-Sadīd Fī Ba’di Masā’il al-Ijtihād wa al-Talfīq.[29]

Menurut Wahbah, kebolehan bertalfiq ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu menghindari hal-hal berikut:

1)      Mencari yang teringan saja dengan sengaja tanpa ada darurat atau uzur. Ini dilarang untuk menutup pintu kerusakan dengan lepasnya taklif.

2)      Talfiq yang dilakukan berakibat pada pembatalan hukum hakim, sedangkan hukum seorang hakim mengakhiri perkara.

3)      Talfiq yang mengharuskan rujuk dari apa yang telah dilakukannya secara bertaklid atau dari perkara yang telah disepakati ulama yang pasti ada pada kasus yang ditaklidinya, seperti dalam kasus-kasus mu’āmalah, hudūd, pembagian harta rampasan dan pajak dan pernikahan. Dalam hal-hal tersebut dilarang talfiq karena menjaga maslahah.[30]

Kalau kita merenung secara mendalam tentang falsafah pembinaan hukum Islam, hikmah dan rahasia-rahasia shari’ah dari kajian al-Qur’an dan al-Sunnah yang berkenaan dengan talfiq ini, maka kita dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1)   Talfiq yang akibatnya menyalahi putusan pemerintah dilarang karena:

حكم الحاكم يلزم و يرفع الخلاف

“Putusan pemerintah itu compulsary (mengharuskan) dan menghilangkan khilaf, )demi menghindarkan anarki( “.

2)   Talfiq untuk mencari-cari pendapat yang enteng (tatabbu’ al-rukhsah fi al-mazhab), bukan karena tuntutan situasi dan kondisi, semata-mata karena tuntutan hawa nafsu, tentu dikutuk oleh shara’, hal yang terlarang, karena shara’ menuntut pembebasan manusia dari rayuan hawa nafsu. Namun, kalau tatabbu’ al-rukhsah fi al-mazhab (mencari-cari pendapat yang enteng) itu sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, demi menikmati kemurahan Allah swt., maka perilaku tersebut termasuk dalam kategori terpuji dalam rangka mensyukuri nikmat dari Allah swt.

3)   Bidang talfiq berkisar pada masalah-masalah furu’ masalah-masalah ijtihadi, masalah-masalah zanni. tidak boleh pada bidang akidah, iman, akhlak dan semua ajaran agama yang pokok yang secara pasti dapat diketahui dengan mudah.

4)   Dalam kaitannya dengan hukum talfiq, furu’  shar’iyah (fiqh) dibagi menjadi tiga macam:

  1. Furu’ yang berdasar atas kemudahan dan kelonggaran, serta bervariasi karena bervariasinya keadaan mukallaf (subyek hukum). Furu’ ini adalah ‘ibadah mandah (ritual murni). Di dalam bidang ini, diperbolehkan talfiq, manakala dibutuhkan, karena gantungan furu’ ini adalah tunduk patuh kepada perintah Allah swt. dengan tanpa adanya kesulitan dan kerepotan. Adapun di dalam `ibadah maliyah (keharta-bendaan), hukumnya harus diperketat, prinsip ikhtiyat (hati-hati) harus diterapkan, untuk menghindarkan terbengkalainya hak-hak para fakir miskin. Wajib zakat (muzakki) tidak boleh talfiq yang menjurus kepada terbengkalainya hak fakir miskin.
  2. Furu’ yang didasarkan atas kehatihatian. Furu’ ini berupa larangan-larangan. Allah swt. tidak akan melarang sesuatu melainkan karena sesuatu itu berbahaya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan talfiq yang mengakibatkan kelonggaran, kecuali karena adanya darurah shar’iyah. Sebab, darurah shar’iyah itu bisa memperbolehkan larangan. al-Darurah tubzih al-mahzurat terhadap larangan yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusiapun dilarang melakukan talfiq, demi pemeliharaan hak orang lain dan pencegahan dari perlawanan hak sesama manusia.
  3. Furu’ yang digantungkan pada kemaslahatan umat, yaitu Furu’ mu’amalah, hudud, melaksanakan kewajiban harta benda, dan munakahat. Dalam bidang ini diperbolehkan talfiq, bahkan pada suatu ketika diwajibkan talfiq dalam rangka pemeliharaan terhadap al-kulliyah al-khums/al-usul al-khums (lima pokok), yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal fikiran, dan harta benda. Talfiq diharamkan, manakala bertentangan dengan pemeliharaan lima pokok tersebut, seperti dilarang talfiq yang akan mempermainkan persoalan nikah dan talaq, demi hak-hak kaum wanita dan memelihara keturunan.[31]


III. Kesimpulan

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bermazhab adalah konsekuensi dari ketidakmampuan untuk berijtihad sendiri secara independen. Dengan demikian, tidak ada celaan bagi mereka yang bermazhab. Bermazhab juga tidak harus tertentu pada satu mazhab saja, namun boleh berpindah-pindah pada mazhab manapun dalam mazhab empat atau mazhab lainnya bila sumber yang diikuti valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun bila seorang muqallid  mencampurkan beberapa pendapat menjadi satu dalam satu qadiah hukum sehingga hasilnya tidak diakui oleh masing-masing imam yang diikuti, maka kebanyakan ulama melarang hal tersebut, namun sama sekali tidak ada alasan yang dapat diterima untuk itu sehingga boleh saja hal tersebut dilakukan, selama tidak melawan keputusan hakim, murni mengikuti hawa nafsu tanpa adanya kebutuhan, atau berkenaan dengan hal-hal mu’amalat yang membutuhkan kepastian hukum yang tegas untuk menegakkan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Abd al-Rahīm al-Dahlāwy, ‘Aqd al-Jaid Fī Ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd, Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1385 H.

Ali Bin Muhammad al-Āmudī, al-Ahkām li al-Āmudī, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ārabī, 1984.

al-Bakrī, Sayyid, al-Dimyātī, I’ānah al-Tālibīn, Beirut: Dār al-Fikr, tth.

al-Hamīd, ‘Abd, al-Sharwāny, Hawāshī al-Sharwāny ‘Alā Tuhfah al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, tth.

Khallaf, Abdul Wahab, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Muhammad bin ‘Abd al-‘Azīm al-Rūmy al-Mūry, al-Qaul al-Sadīd Fī Ba’di Masā’il al-Ijtihād wa al-Talfīq, Kuwait Dār al-Da’wah, 1988.

Permono, Sjechul Hadi, Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi, Surabaya: Demak Press, 2002

Rahim, ‘Abd, al-Isnāwy, al-Tamhīd Fī Takhrīj al-Furū’ ‘Alā al-Usūl, Beirut: Muassasah Risālah, 1980.

Yahya bin Sharaf al-Nawawī, Adāb al Fatwa Wal Muftī Wa al-Mustasfti, Damaskus: Dār al-Fikr,1988.

al-Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

_________________, Usūl al-Fiqh al-Islāmy, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.


[1] Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), I, 28.

[2] Sjechul Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi, (Surabaya: Demak Press, 2002), 32.

[3] Ibid.

[4] Abdul Wahab Khallaf, Perkembangan Sejarah Hukum Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 79-80.

[5] ibid.

[6] Ibid.

[7] Wahbah, al-Fiqh, I, 29.

[8] Sayyid al-Bakrī al-Dimyātī, I’ānah al-Tālibīn, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), IV, 249.

[9] ibid.

[10] ibid.

[11] Wahbah al-Zuhaily, Usūl al-Fiqh al-Islāmy, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1135.

[12] ‘Abd Rahim al-Isnāwy, al-Tamhīd Fī Takhrīj al-Furū’ ‘Alā al-Usūl, (Beirut: Muassasah Risālah, 1980), 527. Lihat juga: Yahya bin Sharaf al-Nawawī, Adāb al Fatwa Wal Muftī Wa al-Mustasfti, (Damaskus: Dār al-Fikr,1988), 77.

[13] Wahbah, Usūl, 114; al-Isnāwy, 527.

[14] ibid.

[15] Sjechul, 32-33.

[16] Ibid, 115.

[17] Khallaf, 105-107.

[18] Sjechul, 33.

[19] al-Dimyātī, I, 25.

[20] Wahbah, Usūl, 1138.

[21] Ahmad bin Abd al-Rahīm al-Dahlāwy, ‘Aqd al-Jaid Fī Ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd, (Kairo: Matba’ah Salafiyah, 1385 H), 21-22.

[22] Wahbah, Usūl, 1142.

[23] Ibid, 1143.

[24] Wabah, Usūl, 1142

[25] ‘Abd al-Hamīd al-Sharwāny, Hawāshī al-Sharwāny ‘Alā Tuhfah al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), II, 431.

[26] Wahbah, Usūl, 1147.

[27] Sjechul, 35.

[28] Muhammad bin ‘Abd al-‘Azīm al-Rūmy al-Mūry, al-Qaul al-Sadīd Fī Ba’di Masā’il al-Ijtihād wa al-Talfīq, (Kuwait Dār al-Da’wah, 1988), 95.

[29] Ibid, 94.

[30] Wahbah, Usūl, 1148-1153.

[31] Sjechul, 36-37.

Karya Asli Abdul Wahab

About these ads

Perihal Abdul Wahab
wong Jember. Lecturer, Writer and Chief of Aswaja Center Jember.

3 Responses to Mazhab, Taklid dan Talfiq

  1. azhar mengatakan:

    assalamu’alaikum, alhamdulillah dengan artikel di atas bertambah ilmu saya tentang pernak pernik hukum Islam, smog jadi ilmu bermanfaat.

  2. ss mengatakan:

    baca http://hijab1.wordpress.com/2011/05/14/seputar-hukum-tarbiyatun-nisa-tn/

  3. Abdul Wahab mengatakan:

    Hehe.. sebagian transliterasi dan penomoran masih kurang beres nih… bagi yang mau ngopy, edit sendiri ya. :-)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 813 pengikut lainnya.